SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (CEREBRAL PALSY) DI YAYASAN RUMAH GADANG CEREBRAL PALSY DI SUMATERA BARAT
DOI:
https://doi.org/10.31764/jp-publik.v1i2.6683Kata Kunci:
Kebijakan Pemerintah, disabilitas, cerebral palsyAbstrak
Penyandang disabilitas Cerebral Palsy (CP) masih banyak mengalami persoalan ekslusi sosial terkadang masih dianggap sebagai beban dan obyek, masih mendapatkan perlakuan diskriminasi karena ketidakhadiran pemerintah. Hal ini disebabkan karena sosialisasi dan implementasi regulasi yang ada belum berjalan dengan baik, apalagi bagi para orang tua/wali dan anak-anak cerebral palsy sangat kurang pemahaman terhadap regulasi yang ada sehingga tidak dapat memperjuangkan hak-haknya dengan baik. Pengabdian ini dilakukan untuk memberikan sosialisasi agar mendapatkan pemahaman secara komprehensif terkait regulasi-regulasi bagi penyandang disabilitas cerebral palsy. Kegiatan dilakukan di Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy, Sumatera Barat. Metode yang dilakukan adalah dengan memberikan penjelasan dan diskusi.
Referensi
Andriani, N. S. (2017). KEBIJAKAN RESPONSIF DISABILITAS: Pengarusutamaan Managemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional. Palastren, 9(1), 189–214.
Dewi, U. (2015). Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan Di Kota Yogyakarta. Natapraja, 3(2), 67–83. https://doi.org/10.21831/jnp.v3i2.11969
Selekta, M. C. (2018). Cerebral Palsy Tipe Spastik Quadriplegi Pada Anak Usia 5 Tahun Cerebral Palsy Spastic Quadriplegic Type on Child 5 Years Old. Majority, 7(3), 186–190.
Setwapres, E.-B. (2021). Wujudkan Masyarakat Inklusi Indonesia Dengan Sinergi Seluruh Komponen Bangsa. PanRB. https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/wujudkan-masyarakat-inklusi-indonesia-dengan-sinergi-seluruh-komponen-bangsa
Tjasmini, M. (2016). Arah Pembelajaran Anak Cerebral Palsy. PEDAGOGIA Jurnal Ilmu Pendidikan, 12(2), 60. https://doi.org/10.17509/pedagogia.v12i2.3323
