Evaluasi Kebijakan Perdagangan Lobster yang Pro Nelayan di Provinsi Aceh
DOI:
https://doi.org/10.31764/jgop.v5i1.12521Keywords:
evaluation, policy, trade, lobster, pro fishermanAbstract
The goal of this research is to evaluate the government's lobster business policies, particularly those that are aligned with the interests of fishermen (pro fishermen). Policy evaluation is critical in assessing the success of the lobster trade for the benefit of fishermen In this study, a qualitative method with a case study approach is used. Data was then gathered through observation, interviews, and supporting documentation. The informants interviewed in this study were chosen using snowball sampling based on their suitability with the required information. Informants include lobster catchers, traders, and local governments. The data is then analyzed using coding, categorization, comparison, and discussion research findings. The findings revealed that lobster trade policies were developed and implemented without the inclusion of fishermen as policy targets. As a result, they are excluded from existing policies and make it difficult for fishermen to find alternative sources of income. The failure of this policy is due to the following factors: (1) a lack of definitive data on lobster catching fishers; (2) an over-campaign concerning lobster availability in Simeulue.(3) There is no local government support for lobster cultivation efforts; (4) there is no socialization, coaching, equipment assistance, or capital injection; and (5) there is no local government support for carrier transportation modes.
References
Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung. : Alfabeta,.
Antara. (2020). “Edhy Prabowo Ingin Tumbuhkan Etos Pembudidayaan Lobster Nasional.†Medcom.Id.
Arikunto, Suharsimi, dan Safruddin Abdul Jabar, C. (2014). Evaluasi program pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Asnawi, A. (2018). Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Indonesia di Pasar Internasional Sebagai Upaya Mendukung Tercapainya Pembangunan Nasional. Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis Dan Inovasi, 2(1), 195–208. https://doi.org/10.25139/jai.v2i1.1151
Creswell, J. W. (2019). Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dina, K. B., & Hasanah, H. (2020). Analisis PermenKP No. 12/2020 Terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada New Normal. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 7(1), 48–70. https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.223
DKP Simeulue. (2021). Statistik Kelautan dan Perikanan. Simeulue.
Hasoloan, J. (2013). Peranan Perdagangan Internasional dalam Produktifitas dan Perekonomian. Jurnal Ilmiah Pend. Ekonomi, 1(2), 102–112.
Indonesia, B. N. (2020). Edhy Prabowo dan kebijakan ekspor benih lobster, benarkah membuat “everybody happy� BBC News Indonesia.
Kartamihardja, E. S., & Umar, C. (2017). Kebijakan Pemacuan Sumberdaya Ikan Di Perairan Umum Daratan Indonesia: Teknologi Alternatif Untuk Meningkatkan Produksi Ikan Dan Pendapatan Nelayan. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 1(2), 99. https://doi.org/10.15578/jkpi.1.2.2009.99-111
Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2013). Pengantar Ekonomi Makro, Principles Of Economics An Asian Edition. Jakarta: SalembaEmpat.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Republik Indonesia. Peraturan Nomor Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.). , Pub. L. No. 12, 1 (2020).
Nugroho, R. (2009). Publik Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Oktaviyani, S. (2018). Mengenal Marga Lutjanus, Salah Satu Komoditas Unggulan Dalam Perikanan Tangkap. Oseana, 43(3), 29–39. https://doi.org/10.14203/oseana.2018.vol.43no.3.61
Pribadi, G., & Kismartini. (2016). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. Journal Of Public Policy And Management Review, 5(1), 1–11.
Rangkuty, D. M., Pane, S. G., Rianto, H., & Jannah, M. (2021). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kelompok Nelayan Desa Pahlawan Tentang Konsep Dasar Perdagangan Internasional. Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI, 5(1), 139–144. https://doi.org/10.37859/jpumri.v5i1.2539
Saifullah, Heriyansahs, & Januardi, U. (2017). Tingkat Degradasi Dan Depresiasi Sumberdaya Ikan Pelagis Besar Diperairan Kabupaten Sambas. Jurnal Ruaya : Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmu Perikanan Dan Kelautan, 5(2). https://doi.org/10.29406/rya.v5i2.720
Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tjoneng, A. (2017). Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 7(1), 47. https://doi.org/10.28932/di.v7i1.708
Triyanti, R., & Yusuf, R. (2016). Analisis Manajemen Rantai Pasok Lobster (Studi Kasus Di Kabupaten Simeulue, Aceh). Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 10(2), 203. https://doi.org/10.15578/jsekp.v10i2.1260
Yuniartha, L. (2020). Kebijakan buka ekspor benih lobster tuai pro dan kontra, ini pembelaan Edhy Prabowo. Kontan.Co.Id.
Zulham, A. (2018). Kontruksi Sosial Dalam Membanguan Bisnis Lobster Di Indonesia. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 10(1), 43. https://doi.org/10.15578/jkpi.10.1.2018.43-52
Zulham, A., & Nasution, Z. (2016). Bisnis Lobster di Simeulue : Keragaan Perdagangan dan Kebijakan Inovasi Budidaya. Jurnal Kebijakan Sosek, 6(2), 153–164.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Dengan ini, penulis menyadari bahwa artikel yang dikirim dan kemudian diterima untuk publikasi, maka hak cipta dari artikel tersebut akan diberikan kepada Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan dan Program Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram selaku penerbit jurnal.Â
Hak cipta ini mencakup hak untuk mereproduksi dan mengirimkan artikel dalam semua bentuk dan media, termasuk cetak ulang, foto, mikrofilm, dan reproduksi serupa lainnya, serta terjemahannya.
Journal of Government and Politics (JGOP), Program Studi Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram dan para editor melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa tidak ada data, opini, atau pernyataan yang salah atau menyesatkan dipublikasikan di jurnal. Sedangkan untuk isi artikel dan iklan yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan adalah tanggung jawab tunggal dan eksklusif masing-masing penulis dan pengiklan.