Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Tera Ulang Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lombok Barat
DOI:
https://doi.org/10.31764/jgop.v3i2.6611Keywords:
Implementation, Policy, PAD, Retribution, RecallAbstract
The West Lombok Regency Government issued Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning Retribution for Calibrated / Recalibrated Services, which regulates the implementation of metrological activities in West Lombok Regency, in this case carried out by the West Lombok Regency Industry and Trade Service, as well as to explore the maximum potential of the tools. uttp which is in the West Lombok region and will later become a source of regional revenue (PAD) through the collection of re-calibrated service fees. The purpose of this study is to provide an overview of the implementation of a re-calibrated service charge policy in increasing local revenue in West Lombok Regency. This study uses a descriptive qualitative study to explain the implementation of a re-calibrated service retribution policy in increasing local revenue in West Lombok Regency. The results showed that the implementation of the retribution policy for recalibrating services was quite good, but it could not reach all areas of West Lombok Regency, all of this was due to resource factors, namely the lack of rightful staff, metrological supervisors and PPNS metrology. This is in accordance with George C. Edwards III's (1980) Implementation Theory, namely the four factors / variables of the success of the implementation process, namely communication, resources, disposition and organization.
References
Abdullah, Nuralam. (2001). Jurnal Otonomi Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
Creswell. (2010). Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
Edwards III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Texas A & M University, Congressional Quarterly Press.
Kharisma, Bayu. (2013). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume 14, Nomor 2, Oktober 2013, hlm.101-119.
Manan, Bagir. (1994). Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Moleong, Lexy J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya Bandung.
Nugroho, Riant. (2014). Public Policy. PT. Elex Media Komputindo.
Subarsono, AG. (2005). Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Dengan ini, penulis menyadari bahwa artikel yang dikirim dan kemudian diterima untuk publikasi, maka hak cipta dari artikel tersebut akan diberikan kepada Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan dan Program Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram selaku penerbit jurnal.Â
Hak cipta ini mencakup hak untuk mereproduksi dan mengirimkan artikel dalam semua bentuk dan media, termasuk cetak ulang, foto, mikrofilm, dan reproduksi serupa lainnya, serta terjemahannya.
Journal of Government and Politics (JGOP), Program Studi Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram dan para editor melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa tidak ada data, opini, atau pernyataan yang salah atau menyesatkan dipublikasikan di jurnal. Sedangkan untuk isi artikel dan iklan yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan adalah tanggung jawab tunggal dan eksklusif masing-masing penulis dan pengiklan.