Best Practice Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Di Kalimantan Timur, Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.8218Keywords:
Best Practice, Kebijakan, Pembangunan, Ibu Kota Negara.Abstract
Penelitian ini  mendeskripsikan sebuah upaya dalam mewujudkan best practice kebijakan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dimasa depan. Penelitian ini menggunakan kajian literature yang berlandaskan kepada sumber-sumber terpercaya dan kredibel. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu bahwa pembangunan IKN bukan hanya didasarkan kepada persoalan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun perlu dipahami sebagai suatu langkah untuk menghilangkan kesenjangan dan pemerataan kesejahteraan diberbagai wilayah. Pembangunan IKN harus bersifat terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi publik. Selain itu, dalam best practice kebijakan pembangunan IKN perlu juga memperhatikan prinsip pembangunan yaitu pemahaman prinsip dasar pembangunan IKN, prinsip dasar pembangunan ekonomi, prinsip dasar pembangunan sosial dan sumber daya manusia, prinsip dasar penyediaan dan pengelolaan pertanahan, prinsip dasar pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip dasar ini adalah bentuk sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045 yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Selain itu sebagai bentuk dari mewujudkan pembangunan IKN yang menyongsong Visi “Kota Dunia untuk Semuaâ€, dengan tujuan untuk membangun Simbol Identitas Nasional, Kota Berkelanjutan di Dunia, Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan.References
Bappenas. (2022). Laporan Rencana Induk IKN DAN Lampiran UU IKN. https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/datapaparans/March2022/c9lVSaQqMGEtSQKMiVvt.pdf
Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2018). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo†di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 1(2), 156-167.
Hardyanti, W. (2015). Konsep Best Practices Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik no 14/2008. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 14(4), 297-309.
Megawati, M., & Adianto, A. (2021). Best Practice Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 9(1), 53-63.
Mia, S. (2021). Best Practices Desentralisasi Politik di Kabupaten Dharmasraya Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
Kementrian Lingkungan Hidup. (2019). Perencanaan IKN disusun berdasarkan rekomendasi hasil Kajian Liingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rapid Assessment .
Kementerian PPN/Bappenas.(2020). Lampiran Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024: Proyek Prioritas Strategi.
Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN.
Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008, July). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. In The 5 th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia (pp. 1-15).
Silalahi, S. A. F. (2019). Dampak Ekonomi dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara. Info Singkat.
Setijaningrum, E. (2017). Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik: Best Practice di lndonesia.
Yasniva, Y. (2013). Best Practices Pemerintahan Daerah. Jurnal Transformasi Administrasi, 3(2), 603-607.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Dengan ini, penulis menyadari bahwa artikel yang dikirim dan kemudian diterima untuk publikasi, maka hak cipta dari artikel tersebut akan diberikan kepada Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan dan Program Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram selaku penerbit jurnal.Â
Hak cipta ini mencakup hak untuk mereproduksi dan mengirimkan artikel dalam semua bentuk dan media, termasuk cetak ulang, foto, mikrofilm, dan reproduksi serupa lainnya, serta terjemahannya.
Journal of Government and Politics (JGOP), Program Studi Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram dan para editor melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa tidak ada data, opini, atau pernyataan yang salah atau menyesatkan dipublikasikan di jurnal. Sedangkan untuk isi artikel dan iklan yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan adalah tanggung jawab tunggal dan eksklusif masing-masing penulis dan pengiklan.