Journal of Government and Politics (JGOP)

Why Government Policies Canâ€™t Be Optimization in Providing Housing for Low-Income Communities?

2024-01-03T21:22:01+08:00

The government in Indonesia makes various policies to handle the issue of low income communicties (MBR) housing and reduce backlog. The implementation of housing and residential area plicies should yield better results. The authority of MBR housing affairs is also not distributed to local government, and there are overlapping policies between Law Number 23 of 2014 about regional government and Law Number 1 of 2011 about housing and residential areas. This study implements a qualitative method by using a descriptive approach that analyzes data and documents from central government agencies that carry out governement affairs concerning housing and residential areas in Indonesia and other related agencies. The results of the study show that central government cannot stand alone in housing development for low-income communities because the distribution of authority to local governments is not good. The government needs contributions from the private sector. Suppose development is handed over to the housing and residential private sectors. The contruction of housing in MBR, which has become the stateâ€™s responsibility to meet its citizensâ€™ basic needs, will change to a business orientation, even though the government is encouraging to provide various subsidies and financing mechanisms. One of the programs from the government is FLPP, which stands for Housing Finance Liquidity Facility. The program encourages housing finance to support low-income communities. Then, proceed with the specific housing program called the One Million Houses Program, which can reduce the backlog in residential construction. The program will proceed with the Public-Private Partnership (PPP) model, which ultimately involves the private sector in developing MBR. The implication of this study is that the implementation of government affairs concerning housing and settlement areas, especially the development of housing for MBR, is fundamentally a mandatory basic service affair, a concept inconsistent with its implementation.

Community Based Tourism dalam Pengembangan Wisata Maritim di Aceh Selatan

2024-01-03T21:22:01+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengembangan community based tourism dalam wisata Pulau Dua di Kabupaten Aceh Selatan. Wisata maritim menjadi bidang wisata unggulan dalam memperkuat perekonomian Aceh Selatan karena mampu meningkatkan pendapatan daerah, membuka banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar lokasi wisata, sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persoalan yang dihadapi oleh daerah saat ini adalah terkait jumlah kunjungan dan keterserapan angkatan kerja, akibatnya terdapat 2.330 penduduk miskin Aceh Selatan di tengah banyaknya potensi wisata maritim yang seharusnya mampu menghadirkan diversifikasi pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan masyarakat di sekitar objek wisata Pulau Dua Kabupaten Aceh Selatan sebagai sumber informan. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam bersama narasumber. Hasil penelitian ini adalah terdapat peran sentral masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan wisata maritim dengan fokus utama keterlibatan masyarakat sesuai dengan arah kebijakan wisata maritim di Kabupaten Aceh Selatan. Kesimpulan yang dihasilkan adalah masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan wisata maritim Pulau Dua yaitu: penambahan sarana dan prasarana, penambahan sumber daya manusia, dan peningkatan anggaran operasional melalui kerja sama.

Evaluasi Program RESPEK dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo

2024-01-03T21:22:01+08:00

Penelitian ini bertujuan menjelaskan evaluasi Program RESPEK dan dampak bagi masyarakat Kampung Dalam mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Yahukimo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi penelitian lapangan. Pengumpulan dataÂ dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui teknik reduksi data, panyajian data, pengambilan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi input Program RESPEK dalam mengurangi kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Di Kabupaten Yahukimo belum berjalan optimal, karena dana RESPEK berjalan dengan baik dengan anggaran seratus juta rupiah per setiap Kampung, dana training belum berjalan dengan baik disebabkan masyarakat penerima dana RESPEK belum bisa membuat perencanaan anggaran training dengan baik, dana transport belum berjalan sebagimana mestinya disebabkan jalanan bervariasi ada jalan baik tetapi sebaliknya ada yang rusak dan sulit dilewati kendaraan roda empat maupun roda dua. Evaluasi proses Program RESPEK belum berjalan optimal yang disebabkan karena masyarakat Kampung belum mampu untuk merencanakan penggunaan dana RESPEK tersebut, fasilitator tidak memahami persoalan yang dihadapi oleh kampung-kampung yang ada di Kabupaten Yahukimo, pendampingan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan RESPEK belum memadai. Evaluasi output Program RESPEK yang dilaksanakan di Kabupaten Yahukimo belum dapat dikatakan berhasil diakibatkan pemahaman masyarakat Kampung belum siap menerima dana RESPEK dengan merinci Program yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kampung lebih baik. Hal ini karena sumberdaya manusia masyarakat Kampung rata-rata tergolong rendah, dibandingkan dengan daerah lain di luar Papua secara umum.

Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia Pada Pemilu 2019

2024-01-03T21:22:01+08:00

Dalam negara demokrasi, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara yang terletak di tangan rakyat. Pada hakekatnya pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak hak tersebut oleh rakyat kepada wakil wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Kedaulatan rakyat merupakan hak konstitusional setiap warga negara baik yang berada didalam maupun diluar negeri. Pekerja migran adalah bagian dari warga negara yang wajib dijamin hak politiknya oleh pemerintah. Di Indonesia legal formal instrumen pengawal tejaminnya hak politik warga negara dalam pemilu diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu bagian substantif regulasi tersebut mengatur tentang pelaksanaan pemilu bagi warga negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk pekerja migran sebagaiÂ fokus kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskreptifÂ partsipasi pekerja migran dalam pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik warga negara yang berdomisili diluar negeri termasuk pekerja migran dalam pemilu tahun 2019 masih cendrung rendah, namun ada peningkatan dibandingkan dengan hasil pemilu tahun 2014. Kemudahan dan kekhususan perlakuan terhadap mereka yang atur dalam regulasi pemilu belum berdampak signifikan untuk peningkatan partisipasi politik warga negara dan pekerja migran Indonesia dalam pemilu. Kendala yang menyulitkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pemilu adalah minimnya akses informasi mengenai proses pemilu, sulitnya mendaftar sebagai pemilih di luar negeri, dan keterbatasan waktu. Pemerintah sebagai keterwakilan negara perlu mengupayakan langkah strategis dalam mengantisipasi dan menanggulangi problema tersebut dengan cara memberikan akses yang lebih baik kepada Pekerja Migran Indonesia guna menjamin tersalurnya partisipasi politik mereka dalam pemilu secara maksimal

Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

2024-01-03T21:22:01+08:00

The purpose of this study is to determine the cooperation beetwen stakeholders under the leadership of the Water User Farmers Assosiation (HIPPA) in Gedongarum village, Kanor district, Bojonegoro local government. The study uses a descriptive method with a qualitative focus. This theory used in this research is according to Ansell & Gash (2008) with main indicator, namely : starting condition, institutional planning, enabling leadership and collaboration processes. This result of research show that the collaboration carried out in the management of the Water User Farmers Assosiation (HIPPA) is very well established and stakeholders can build a sense of competitive trust and have strong commintment to developing each program owned by each actor in accordance with goals of the collaboration. Which has been mutually agreed upon.