Journal Law and Government

Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah Pada KONI Kabupaten Gianyar

2023-10-12T16:41:51+08:00

ABSTRAK, Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan dan memahami pengaturan tentang penyaluran bantuan dari pemerintah daerah pada KONI untuk menganalisa serta memahami pengaturan pada Kemenpora No.19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional, dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional. Penulisan Artikel ini menggunakan metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sistem konsep hukum. Hasil Studi Menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penyaluran bantuan dana dari pemerintah daerah kepada KONI Kabupaten Gianyar harus bertanggungjawab kepada prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga dalam pertanggungjawabannya penyaluran bantuan ini dapat berguna kepada para atlet Kabupaten Gianyar yang berjuang mewakili nama kabupaten dalam kancah olahraga.

ABSTRACT, This article aims to show and understand the arrangements regarding the distribution of assistance from local governments to KONI in order to analyze and understand the arrangements in Kemenpora No.19 of 2020 concerning Technical Guidelines for Channeling Government Assistance for Organizing Regional, National, International Sports Activities, and Management of National Sports Training Centers . The writing of this article uses an empirical legal writing method with a statutory approach and a system of legal concepts. The results of the study show that the implementation of the distribution of financial assistance from the local government to the KONI of Gianyar Regency must be accountable to the procedures and regulations that apply so that in their accountability the distribution of this assistance can be useful for Gianyar Regency athletes who are struggling to represent the name of the district in the sports arena.

Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hasil Laut Di Kawasan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram

2023-10-12T16:41:51+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Good Governance dalam pengelolaan sumber daya hasil laut di Kawasan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Good governance merupakan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan transparan yang melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, responsif, dan berkeadilan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif yang melibatkan pengumpulan data melalui, observasi,wawancara,responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance dalam pengelolaan sumber daya hasil laut di Kawasan Bintaro masih menghadapi beberapa tantangan. Ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya hasil laut pada kawasan Bintaro ini masih terbatas. Meskipun ada beberapa forum partisipasi yang ada, namun keterlibatan masyarakat pada kawasan tersebut masih perlu ditingkatkan lagi agar mereka dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan karena hal tersebut sangat berperan penting terhadap proses pengumpulan data. Selain itu, dalam hal akuntabilitas, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam penggunaan sumber daya hasil laut. Proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya perlu lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Upaya Peningkatan Etika dan Moralitas Melalui Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kabupaten Mojokerto

2023-10-12T16:41:51+08:00

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto menjadi lokasi penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Upaya Peningkatan Etika Dan Moralitas Melalui Pengawasan PartisipatifÂ Di Bawaslu Kabupaten Mojokerto. dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada informan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metodologi yang digunakan. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwasannya program Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto Menggandeng Komunitas dan Pegiat Media Sosial yang bertujuan untuk proses pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 yang akan datang. Dalam pengawasan partisipatif yang melibatkan komunitas dan pegiat Media Sosial maka perlunya etika dan moralitas yang harus diterapkan. Etika dan moralitas yang harus dimiliki oleh partisipan dalam pengawasan partisipatif pada pemilu 2024 yaitu seperti dalam penyampaian informasi terkait Pengawasan Pemilu di Kabupaten Mojokerto harus jelas dan mudah diterima oleh masyarakat luas, selain itu informasi yang di sampaikan harus dari sumber yang terpercaya agar menghindari adanya informasi hoax atau informasi-informasi yang tidak benar.

Etika Pemerintah Dalam Penyelengaraan Layanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kepercayaan Masyarakat

2023-10-12T16:41:51+08:00

Etika pemerintah memainkan peran sentral dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik. Artikel ini menganalisis peran etika pemerintahan dalam pelayanan publik dengan fokus pada kata kunci "etika", "pemerintahan", dan "pelayanan publik". Melalui kebijakan yang adil, regulasi yang ketat, transparansi, dan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat membangun fondasi etis yang kuat untuk layanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya. Langkah-langkah seperti perbaikan infrastruktur, pelatihan pegawai, dan pemanfaatan teknologi informasi juga penting dalam mencapai tujuan ini. Dengan demikian, etika pemerintahan menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Upaya Bawaslu Dalam Penanggulangan Politik Uang di Kota Mataram

2023-10-12T16:41:51+08:00

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah salah satu bentuk atau mekanisme yang ada di dalam pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah dan setiap warga negara berhak ikut serta atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan hidup mereka. Pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pemilu, karena salah satu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh masyrakat yang menganut sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu Negara (Susi Nuraeni, 2013 : 8) dalam (Fitriani et al.)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah suatu lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia, dalam dunia modern yang menganut sistem demokrasi, konsep pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah sangat menjadi sorotan. Hal ini dilakukan agar rakyat mendapatkan pemimpin yang terbaik dan dengan cara yang baik. Selain itu tujuan lain dalam berdemokrasi adanya lembaga pengawas pemilu diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam berdemokrasi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif analitis, yaitu penggambaran peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaanya. Yang menyangkut suatu hal yang diteliti tentang tugas, wewenang dan fungsi bawaslu dalam pengawasan pemilukada di Nusa Tenggara Barat berdasarkan dengan Undang- undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. (MIFTAHUL RESKI PUTRA NASJUM)

Analisis Determinan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa

2023-10-12T16:41:51+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa dengan fokus pada tingkat pendapatan rumah tangga sebagai indikator utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, seperti pendapatan, lapangan pekerjaan, dan akses pasar, memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi pengelolaan yang kurang efektif dan keterbatasan dalam akses pasar menghambat pemanfaatan sumber daya ini. Kurangnya peluang ekonomi yang layak juga menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan. Selain faktor ekonomi, pendidikan dalam menentukan tingkat kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat membatasi akses individu ke pekerjaan yang lebih baik, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Oleh karena itu, reformasi pendidikan dan peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi kunci dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian ini juga mengungkapkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, yang berdampak pada kondisi kesehatan penduduk dan produktivitas ekonomi. Perbaikan dalam infrastruktur kesehatan dan pelayanan sosial juga menjadi penting dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sumbawa. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor determinan kemiskinan ini, diharapkan bahwa langkah-langkah perbaikan yang terarah dan efektif dapat dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa secara berkelanjutan.