PENDAMPINGAN PENGUATAN KAPASITAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KARANG BONGKOT DALAM PENYUSUNAN PERDes PEMBENTUKAN BUMDes
DOI:
https://doi.org/10.31764/jces.v5i3.9326Keywords:
Pendampingan, Penguatan, Kapasitas, BPD, BUMDes.Abstract
Abstrak: Kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif dan kewirausahaan di desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu sangat diperlukan penguatan kapasitas dari anggota badan permusyawaratan desa. dalam UU No. 6 Tahun 2014 menghadapi kendala akibat lemahnya kualitas aparat dan kelembagaan desa. Hal ini berdampak pada semakin lemahnya peran pemerintah desa dalam fungsinya sebagai akselerator pembangunan. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparat agar memahami bagaimana proses-proses perencanaan pembangunan harus dilakukan di tingkat desa serta bagaimana proses-proses tersebut didukung oleh kuatnya kelembagaan pemerintah desa. Selain itu, perlu ada mekanisme kontrol terhadap pemerintah desa. Hal ini bisa dilakukan dengan penguatan peran anggota badan permusyawaratan desa. Dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintah desa serta kontrol masyarakat sipil yang kuat yang diperankan oleh anggota badan permusyawaratan desa, akan ada sinergi pelaksanaan pembangunan yang baik di tingkat desa. Aparat desa tidak lagi menjadi pemain tunggal pembangunan desa. Upaya penciptaan kondisi ideal ini terus berproses di tingkat desa dan akan selalu dinamis akibat pengaruh kekuasaan supralokal yang terkadang tidak sejalan dengan perkembangan dan kehendak masyarakat lokal.
Abstract: Rural economic development policy is an effort to create a conducive environment for the growth of productive and entrepreneurial economic activities in the village in order to improve the standard of living and welfare of rural communities. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of the members of the village consultative body. in Law no. 6 of 2014 faced obstacles due to the weak quality of village officials and institutions. This has an impact on the weakening of the role of the village government in its function as an accelerator of development. It is necessary to increase the capacity of the apparatus to understand how development planning processes must be carried out at the village level and how these processes are supported by strong village government institutions. In addition, there needs to be a control mechanism over the village government. This can be done by strengthening the role of members of the village consultative body. With the increase in the quality and capacity of village government apparatus and institutions as well as strong civil society control played by members of the village consultative body, there will be synergies in the implementation of good development at the village level. Village officials are no longer the sole players in village development. Efforts to create these ideal conditions continue to process at the village level and will always be dynamic due to the influence of supralocal power which is sometimes not in line with the development and will of the local community.
References
Anggara, A. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa. Jurnal Health Sains. https://doi.org/10.46799/jsa.v2i3.200
Ariany, R., Aromatica, D., Koeswara, H., Azre, I. A., Kusdarini, K., Kabullah, M. I., Sitriwanti, M., Putera, R. E., Hanida, R. P., Syamsurizaldi, S., Rahayu, W. K., & Yoserizal, Y. (2019). Pelatihan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Warta Pengabdian Andalas. https://doi.org/10.25077/jwa.26.1.7-15.2019
Astika, A. N., & Sri Subawa, N. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora. https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232
Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik. https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575
Fitriana, N. R., Moita, S., & Jabar, A. S. (2021). Strategi Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan (Studi di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe). Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial. https://doi.org/10.52423/jkps.v2i1.18173
Gultom, Y. (2021). Pola Politik Pembangunan Desa di Indonesia Pasca Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Politik Pembangunan Saemaul Undong di Korea Selatan Era Park Chung Hee (1963-1979). Politeia: Jurnal Ilmu Politik.
Ismanudin, & Setiawan, I. (2019). Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Jurnal Aspirasi.
Mazlan, M., Ismail, I., & Juharni, J. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Sinjai. Jurnal Paradigma Administrasi Negara. https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.563
Patmisari, P., Sumarsih, E. J., Setyadi, Y. B., Prasetiyo, W. H., & Muthali’in, A. (2020). Peningkatan Partisipasi Politik dalam Kerangka Otonomi Desa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. https://doi.org/10.17977/um019v5i2p213-225
Prayitno, G., & Subagiyo, A. (2018). Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan. In Tutorial Tips.
Rindorindo, S., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM). https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660
Setiana, A., Syahza, A., & Suarman, S. (2021). Strategi pengembangan BUMDes di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Riau. SOROT. https://doi.org/10.31258/sorot.16.1.47-59
Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study. Journal of Accounting and Investment. https://doi.org/10.18196/jai.2002116
Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Journal of Governance and Local Politics. https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.60
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish articles in JCES (Journal of Character Education Society) agree to the following terms:
- Authors retain copyright of the article and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a CC-BY-SA or The Creative Commons Attribution–ShareAlike License.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
