Akuntabilitas Pemerintahan Desa Sekongkang Bawah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat

Authors

  • Ilham Zitri Universitas Muhammadiyah Mataram

DOI:

https://doi.org/10.31764/jiap.v10i2.10987

Keywords:

Accountability, APBDes, Sekongkang Bawah

Abstract

Accountability for the management of the Village Revenue and Expenditure Budget is an ongoing problem in the village which shows that the village government system that has been in effect until now has not proven to be a good system, this problem is proof that there are still many problems regarding the management of the village income and expenditure budget in many village governments. . The goal is how to account for the management of the income and expenditure budget of Sekongkang Bawah Village, Sekongkang District, West Sumbawa Regency, while the method used is a combination that combines two methods, the techniques used are interviews, questionnaires and documentation. The results of this study are that the village government is still unable to manage the Village Revenue and Expenditure Budget in Sekongkang Bawah Village. The first problem faced by Sekongkang Bawah Village is the limited or limited ability of village officials or human resources in managing the village income and expenditure budget or the absence of participation from the village community itself which makes the problems multiply. This condition is clearly seen from the recognition of the difficulties of the village government in managing the village income and expenditure budget due to the lack of experts in the planning, implementation or accountability process, this is also seen by the village community who argues that the management of the Village Revenue and Expenditure Budget is still not good, and there are many expectations of the village community so that the next planning or process can be carried out properly by the village government.

References

Awaeh, S., Kaawoan, J. E., & Kairupan, J. (2018). PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud). Journal of Chemical Information and Modeling.

Machfiroh, I. S. (2019). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BENUA TENGAH. Jurnal Riset Akuntansi Politala. https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.5

Mercya Vaguita, W. A. (2020). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan 2X11 Kayu Tanam. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan. https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7844

Mooduto, W. I. S. (2020). EVALUASI PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI KECAMATAN KABILA. Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA). https://doi.org/10.47918/.v1i1.8

MUMPUNI, A. (2010). Analisis Pola Perkembangan Fungsi Wilayah Kota Surakarta Tahun 1995-2005 Asih Mumpuni S 4205003 Program Pascasarjana. Tessis.

Pendi. (2017). Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. EJournal Administrasi Negara.

Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi. https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894

Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law). https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10

Setiana, A., Syahza, A., & Suarman, S. (2021). Strategi pengembangan BUMDes di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Riau. SOROT. https://doi.org/10.31258/sorot.16.1.47-59

Sianipar, R. T., Siregar, R. T., Silitonga, H. P., & Pulungan, K. P. A. (2020). DAMPAK PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTAULI PEMATANGSIANTAR. Maker: Jurnal Manajemen. https://doi.org/10.37403/mjm.v6i1.155

Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.

Zitri, I. (2019). AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT. Journal of Governance and Local Politics. https://doi.org/10.47650/jglp.v1i1.17

Zitri, I. (2020). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Benete dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Gorontalo Journal of Government and Political Studies. https://doi.org/10.32662/gjgops.v3i2.1128

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan SekongkangKabupaten Sumbawa Barat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wawancara Kepala Desa Sekongkang Bawah.

Wawancara Perangkat Desa Sekongkang Bawah.

Wawancara Masyarakat Desa Sekongkang Bawah.

Downloads

Published

2022-09-28

Issue

Section

Articles