Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum

Meninjau konsepsi Asas Itikad Sangat Baik Baik (Utmost Good Faith) dalam Perjanjian Asuransi

Dhimas Akbar Firmansyah — Thu, 02 Nov 2023 00:00:00 +0800

Perjanjian asuransi sebagai suatu hubungan timbal balik antar subyek harus dibuat dengan itikad baik. Walaupun Pasal 1320 BW mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian asuransi, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara penerapan asas itikad baik (Good Faith) dalam perjanjian perdata dengan penerapan asas itikad baik yang sempurna (Utmost Good Faith) dalam perjanjian asuransi, khususnya dengan memperhatikan implikasinya. Dalam praktiknya, kedua hal ini memiliki dampak yang sangat berbeda, dan jika para pihak dalam perjanjian asuransi tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan prinsip Utmost Good Faith, itu akan sangat buruk. Urgensi dari asas Utmost Good Faith dalam perjanjian asuransi yang begitu besar bertujuan untuk menghindari akibat buruk atau kecurangan setelah dilakukannya perjanjian asuransi. Sehingga diperlukan suatu pemahaman yang benar dan jelas mengenai konsepsi asas Utmost Good Faith dalam perjanjian asuransi agar tidak kliru dalam menerapkan serta menimbulkan sengketa. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis melakukan penelitian ini. adapaun metode yang digunakan ialah yuridis-normatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MELALUI APLIKASI MICHAT

Roni Bahari, Wardah Yuspin — Thu, 02 Nov 2023 00:00:00 +0800

The enforcement of online prostitution laws against sexual service providers or prostitutes on the MiChat application which have not been strictly regulated in the laws and regulations in Indonesia and also criminal sanctions have not been able to create a deterrent effect for the perpetrators. This study aims to find out how law enforcement is carried out against online prostitution performed by PSK through the MiChat application. The research method used is normative legal research using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The research results show that online prostitution through the MiChat application is happening in various ways and its modus operandi, law enforcement against online prostitution through the MiChat application influenced by several factors including legal factors that have not explicitly regulated sex workers, law enforcement factors that have their respective roles in enforcing prostitution laws online less qualified in the field of information technology, inadequate facilities and infrastructure, and social and cultural factors that are still indifferent and do not care about this criminal act of prostitution.

Keywords: Law Enforcement, Online Prostitution, PSK, MiChat Application

IMPLIKASI HUKUM DARI DISTRIBUSI ONLINE KONTEN BERHAK CIPTA TANPA IZIN: STUDI MENGENAI HUKUM HAK CIPTA

Muhammad Asrul Maulana, Niken Nurcahyani — Thu, 02 Nov 2023 00:00:00 +0800

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari distribusi online konten berhak cipta tanpa izin. Distribusi online tanpa izin melanggar hak eksklusif pemilik hak cipta dan undang-undang hak cipta. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk menganalisis kerangka hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi online tanpa izin melanggar hak-hak eksklusif pemilik hak cipta dan dapat menghadapi tuntutan hukum dan sanksi pidana. Penelitian ini juga membahas tantangan penegakan hak cipta di era digital dan pentingnya penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum yang ketat dan kesadaran akan konsekuensi hukum dapat membantu memerangi pembajakan konten digital.

THE EXISTENCE OF TESTAMENTARY LAW IN THE ISLAMIC DIVISION OF INHERITANCE

Ida Nuriya Fatmawati, Asis Asis, Erdin Nadid — Thu, 02 Nov 2023 00:00:00 +0800

This study wants to highlight the position of wills in Islamic inheritance law, where as is well known there is a basic principle that the property of a deceased person should be divided in accordance with the provisions of the Quran and Sunnah. Then the problem is the position of the will of the deceased in Islamic law. Where this is still a basic question because so far wills are often ignored in the division of inheritance. The method used in this study is an interdisciplinary approach, namely socio-legal where this approach not only looks normatively but also the impact caused by rules or laws. This study wants to answer; (1) What is the position of the will in Islamic law?, (2) To what extent do religious courts recognize the will of a deceased person?. The conclusion of this study is that the legality of wills has not been fully recognized in Islamic inheritance law, this is evidenced by the existence of inheritance decisions that tend to prioritize the division of inheritance in Islamic inheritance law.

URGENSI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG TERHADAP PEMBINAAN ANAK DIDIK KASUS PENCABULAN

Dian Maya Sari — Thu, 02 Nov 2023 00:00:00 +0800

Anak yang berhadapan dengan hukum dan mendapatkan putusan bersalah oleh hakim akan menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau biasa di singkat dengan LPKA. Termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus asusila atau pencabulan. Studi ini fokus pada bagaimana urgensi peran LPAK Kelas II Pangkalpinang dalam melakukan pembinaan terhadap para anak binaan yang divonis bersalah dalam perkara asusila. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan empiris. Metode normatif dengan melakukan telaah regulasi yang terkait, sementara empiris dengan melakukan Focus Grup Discussion yang melibatkan anak binaan dan petugas LPKA. Berdasarkan hasil penelitian didapat data bahwa tidak ada pendekatan atau pembinana khusus terkait anak binana yang terlibat dengan asusila. Pembinaan dilakukan sama dengan anak dengan kasus yang lain melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian melalu beragam kegiatan positif.

THE PROTECTION OF STATELESS CHILDREN UNDER THE INSTRUMENTS OF INTERNATIONAL LAW

Falah Al Ghozali — Thu, 02 Nov 2023 00:00:00 +0800

Having a clear citizenship status facilitates children in leading their lives and asserting their rights, such as gaining access to education, healthcare, engaging in political activities, and even starting families. However, Institute on Statelessness and Inclusion, located in the Netherlands, estimates that every 10 (ten) minutes, a child is born without nationality in a country in this world. Stateless children face various different challenges. Statelessness hinders their ability to realize their potential and can have adverse effects on social cohesion and stability. In some cases, it can even lead to social tensions and displacement. The researchers used a normative research method in conducting this study. Additionally, the data analysis technique applied is qualitative descriptive, which portrays phenomena and findings related to stateless children, their causes, and their protection within international instruments. In other words, this research shows how the protection of stateless children is viewed from the perspective of international law.