Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 Dalam Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri
DOI:
https://doi.org/10.31764/jpe.v6i2.4922Keywords:
Implementasi RTRW, Kabupaten Nganjuk, KebijakanAbstract
Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 dalam Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), telah dilaksanakan dengan baik namun belum efektif. Faktor Pendukung Implementasi yakni: 1) tersedianya kebijakan yang lengkap dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang. 2) adanya sikap pelaksana kebijakan yang cukup baik dan komitmen terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. 3) struktur birokrasi sudah ada dan berjalan baik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 4) masih tersedia lahan untuk KPI. Faktor penghambat meliputi : 1) tidak ada kejelasan waktu mengenai disposisi berkas rekomendasi izin pemanfaatan ruang dari pimpinan. 2) multi interpretasi Perda.
Â
The implementation of Regional Regulation (Perda) Number 2 of 2011 concerning Regional Spatial Planning (RTRW) of Nganjuk Regency 2010-2030 in Utilization of Industrial Designated Areas (KPI), has been implemented well but has not been effective. Implementation Supporting Factors are: 1) the availability of complete policies in the implementation of spatial planning policies. 2) the attitude of implementing the policy is quite good and commitment to the implementation of the policy. 3) the bureaucratic structure already exist and running well in implementing the policy. 4) still available land for KPI. Inhibiting factors include: 1) there is no time clarity regarding the disposition of the recommendation file for space utilization permits from the leadership. 2) multiple interpretations of Perda.
References
Adiwinarnil, Nurlaela. (2020). Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi Dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Jurnal Sadministrasi Publik dan Pembangunan, 11(1), 37-47. http://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/105/80
Anjarwati, R.E. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 Di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kajian Kebijakan Publik, 1(1), 1-11. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/13784
Anjarwati, R.E. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 Di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kajian Kebijakan Publik, 1(1), 1-11. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/13784
Armel, R.Y.G. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. JOM Fekon, 4(1), 105-119. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12059
Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk. 9 April 2021. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nganjuk 2020 dari Sisi PDRB Lapangan Usaha. (online), tersedia di https://nganjukkab.bps.go.id/, diakses 26 Mei 2021
Fitriana, E.D. (2014). Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2(2), 217-223. https://media.neliti.com/media/publications/77530-ID-implementasi-kebijakan-tata-ruang-wilaya.pdf
Ipak, Ayu H Nurcaya. 28 Agustus 2020. Rancangan Aturan Teknis Penetapan Kawasan Peruntukan Industri, (online), tersedia di: https://ekonomi.bisnis.com/read/20200828/257/1284136/kemenperin-rancang-aturan-teknis-penetapan-kawasan-peruntukan-industri, diakses 25 Februari 2020
Jeger E D, et al. (2018). The Role Of Physchosocial Factor In Exclusive Breastfeeding To Six Months Postpartum. Midwifery Elsevier, 30(6), 657-666. 10.1016/j/midw.2013.07.008.
Lail, Hijrah. (2020). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto. Jurnal Ilmiah Administrasi. 11(1), 1-9. http://stisipm-sinjai.ac.id/stisippublishing/index.php/JIA/article/download/128/181/
Megalia, Ratu. (2011). Manajemen Peningkatan Kompetensi Aparatur: Studi tentang Implementasi Kebijakan Reformasi Sumber Daya Manusia pada Badan Pendidikan dan Pelatihan di Indonesia. Jurnal Sosiohumanika, 4(2), 259-286. https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/6439/4396
Nasriaty N. (2016). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Mamuju Utara. Jurnal Katalogis, 4(5), 8-108. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6597
Patrisia, N.E. (2019). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 Di Kota Bengkulu. Jurnal Professional FIS UNIVED, 6(1), 1-8. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/831/700/
Peramesti, N.P.D.Y. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Politikologi, 3(1), 1-10. http://ejournal.ipdn.ac.id/JP/article/download/499/303
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pemanfaatan Ruang
Ramdhani, Abdullah. (2017). Konsep Umum Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11(1), 1-12. https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1
Riswandi, Agus. (2020). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas. Jurnal Kehumasan, 3(1), 71-92. https://ejournal.upi.edu/index.php/gunahumas/article/download/28403/12861
Sabatier. P, & Mazmanian, D. (1980). The Implementation Of Public Policy : A Framework Of Analysis. Policy Studies Journal, 8(4), 538-560
Saptaningtyas, Rini S. (2003). Kajian Penyusunan Dan Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Se Pulau Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat. Journal of Architecture and Built Environment, 31(2). https://ojs.petra.ac.id/ojsnew/index.php/ars/article/view/16166
Sasmito, Cahyo., Laka, Yihanes Handranus., Yulita,. Gunawan, Cakti. 2020. Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata.Malang: CV IRDH.
Setyawan, Dody. 2017. Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Inteligensia Media.
Supriadi, Acep. (2011). Analisis Prakondisi Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 18(1), 47-56. http://journal.um.ac.id/index.php/pendidikan-dan-pembelajaran/article/viewFile/2756/506
Surachman, F. (2017). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Sustainable Development. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 2(1), 17-24. http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_aspirasi/article/viewFile/129/112
Switzy, Sabandar. 14 Okt 2020. Ganjalan Utama Pengembangan Kawasan Industri Nganjuk. (online), tersedia di https://surabaya.liputan6.com/read/4381967/ganjalan-utama-pengembangan-kawasan-industri-nganjuk, diakses 25 Februari 2020
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Widodo, Joko. 2017. Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Analisis Proses Kebijakan Publik). Malang: Media Nusa Creative.
Wijayanto & Hidayati (2017). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara). Jurnal Administrasi Publik, 12(2). https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/16242
Yulianti. (2019). Efek Disposisi Pejabat Pengelola Informasi Publik Di Dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. Jurnal Administrasi Publik, 10(1), 130-153. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/5989.
