PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN PERATURAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUKIT TINGGI KECATAMAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT
Abstrak
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.
Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari bertempat di Aula Kantor Desa Bukit Tinggi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengadian kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Tujuannnya adalah untuk memberikan Pengetahuan dan Pemahaman kepada Masyarakat lebih khusus kepada Pemerintah Desa termasuk Mahasiswa yang ikut sebagai peserta dalam kegiatan ini. Metode Penyuluhan yang digunakan yaitu dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya Peraturan Desa dalam pembangunan Desa yang berkualitas selanjutnya Peserta juga memahami dan mengetahui proses penyusunan peraturan Desa dan memahami dan mengetahui teknik penyusunan Peraturan Desa. Rekomendasi kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya adalah melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan peraturan Desa dengan Pemerintah Desa.Referensi
Musanef 199, Manajemen Pegawai Di Indonesia PT Toko Gunung Agung, Jakarta
Siagian, Sondang, 1998, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara Indonesia, Jakarta
Widjaja,HAW. 2012. Otonomi Desa . Jakarta . PT Raja Grafindo Persada.
TP, Yansen.2014. Revolusi Dari Desa. Jakarta .PT Elex Media Komputindo.
Widjaja,HAW. 2012. Otonomi Desa . Jakarta . PT Raja Grafindo
Persada. TP, Yansen.2014. Revolusi Dari Desa. Jakarta .PT Elex Media Komputindo.
Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dan Angka Kreditnya