Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hasil Laut Di Kawasan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Good Governance dalam pengelolaan sumber daya hasil laut di Kawasan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Good governance merupakan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan transparan yang melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, responsif, dan berkeadilan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif yang melibatkan pengumpulan data melalui, observasi,wawancara,responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance dalam pengelolaan sumber daya hasil laut di Kawasan Bintaro masih menghadapi beberapa tantangan. Ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya hasil laut pada kawasan Bintaro ini masih terbatas. Meskipun ada beberapa forum partisipasi yang ada, namun keterlibatan masyarakat pada kawasan tersebut masih perlu ditingkatkan lagi agar mereka dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan karena hal tersebut sangat berperan penting terhadap proses pengumpulan data. Selain itu, dalam hal akuntabilitas, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam penggunaan sumber daya hasil laut. Proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya perlu lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.References
Rahmantya, Krisna Fery, et.al, 2016, Informasi Kelautan dan Perikanan Nomor 01/PUSDATIN/I/2016, Pusat Data Statistik dan Informasi K e m e n t e r i a n K e l a u t a n d a n Perikanan, Jakarta
Widodo, Johannes dan Suadi., 2006, Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197).
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 4779).
Umami, R., & Zitri, I. (2022). Fungsi Hukum Sebagai Bagian Dari Penguatan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 8(1).
Pribadi, U., Juhari, J., & Widayat, R. M. (2021). Optimalisasi Penjualan Kripik Pisang Dan Geblek Di Masa Pandemi Covid-19, Pedukuhan Turusan, Girimulyo, Kulon Progo. SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 5(1), 896-900.
Nu r y a n t o , H e m a t D w i , “ S i s t e m Informasi Kelautan dan Perikananâ€, http://nasional.kompas.com/ read/2010/04/22/1139002/sistem.
informasi.kelautan.dan.perikanan, diakses tanggal 11 September 2017.
Zitri, I., Rosiastawa, A., & Hadi, A. (2023). Mencapai Target Sustainable Development Golas’s (SDG’s) di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021. Journal of Social and Policy Issues, 41-45.
Widayat, R. M., Nurmandi, A., Rosilawati, Y., Qodir, Z., Usman, S., & Baharuddin, T. (2022). 2019 Election Campaign Model in Indonesia Using Social Media. Webology, 19(1), 5216-5235.
Zitri, I. (2022). Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 4(1), 85-102.
Widayat, R. M., Nurmandi, A., Rosilawati, Y., Nashir, H., Jubba, H., & Baharuddin, T. (2022, July). Differences in Campaign Strategy Between “Indonesian Work†and “Indonesia Adil Makmur†Via Twitter in The 2019 Election. In 3rd International Media Conference 2021 (IMC 2021) (pp. 82-90). Atlantis Press.
Zitri, I., Lestanata, Y., & Pratama, I. N. (2020). Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Toursm)(Studi Kasus Pulau Kenawa di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat). Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan, 3(2).
AJIE, J. S., PRIBADI, U., & WIDAYAT, R. M. (2020). Kontribusi Bumdes Tridadi Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tridadi Kecamatan Sleman Yogyakarta. Ganec Swara, 14(2), 779-784.
Rahmawati, ‘Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Kelautan Secara Terpadu Dan Berkelanjutan’ .
Sohirin, ‘Jawa Tengah Persiapkan Peraturan Pengelolaan Pesisir Demi Masyarakat Dan Lingkungan’ (Koran Tempo) .
Dina Sunyowati, ‘Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut’ (2009) 24 Yuridik
