Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat

Authors

  • Fery Rizki Pratama Universitas muhammadiyah Mataram
  • Ilham Zitri Universitas muhammadiyah Mataram

Keywords:

Kinerja1, Pengawasan2, Pendapatan3

Abstract

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan memberikan kontribusi bagi ekonomi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah instrument penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Govermance) di Desa. Tata Pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggung jawaban APBDes. Penelitian ini untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Kualitatif Deskriptif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Efektivitas dan Efisiensi Badan Permusyawaratan Desa BPD) dalam Proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat baik, di karenakan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengawasi laporan tahunan APBDes, Otoritas dan Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa BPD) dalam Proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di buktikan dengan ketua beserta anggotanya sudah  mengetahui apa saja kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi dan Inisiatif sangat baik di buktikan dengan ketua beserta anggotanya akan memberikan sanksi kepada perangkat desa yang menyalahgunakan dana desa berupa teguran kekeluargaan dan apabila yang bersangkutan tidak mendengarkan maka akan di laporkan ke camat atau bupati. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi Badan Permusyawatan Desa tersebut.

References

Afandi, M, A Irawan, And P Pariyati. 2018. “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menetapkan Peraturan Desa Di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang.†Jurnal Kolaboratif Sains.

Chairunnisah, Reni, S Km, And Politeknik Medica Farma Husada Mataram. 2021. Teori Sumber Daya Manusia. Kinerja Karyawan. Http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/40781/1/Kinerja Karyawan 2 Cetak.Pdf#Page=38.

Demmaraya, Demmaraya, Abdul Latief, And Dermawan Dermawan. 2020. “Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Ulumambi Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya Di Era Otonomi Daerah.†Journal Peqguruang: Conference Series 2 (2). Doi:10.35329/Jp.V2i2.1545.

Elviandri, And Indra Perdana. 2021. “Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd).†Journal Equitable 6 (1). Doi:10.37859/Jeq.V6i1.2679.

Handayani, Yusrina. 2021. “Peran Bpd (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan.†Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia 6 (1). Doi:10.36418/Syntax-Literate.V6i1.2079.

Istiqomah, Siti. 2015. “Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.†Kebijakan Dan Manajemen Publik 3 (1).

Kembuan, Kezia Tirsa, Johny Lumolos, And Ismail Sumampow. 2017. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.†Jurnal Eksekutif 1 Nomor 1.

Kriyantono. 2014. Teknik Praktis Riset Komunikasi. 1st Ed. Jakarta: Kencana. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Gi9adwaaqbaj&Printsec=Frontcover&Dq=Gi9adwaaqbaj&Hl=Id&Sa=X&Ved=0ahukewish6y64_Xnahuzvh0khzl-Aauq6aeikdaa#V=Onepage&Q&F=False.

Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 2(2), 164-190.

Zitri, I. (2020). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Benete dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Gorontalo Journal of Government and Political Studies, 3(2), 070-087.

Zitri, I. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Sekongkang Bawah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 10(2), 109-126.

Lestanata, Y., & Zitri, I. (2020). Optimalisasi Sektor Pariwisata Pulau Kenawa Guna Meningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 2(1), 25-47.

Lestari, Yuni, Khusnatul Zulfa Wafirotin, And Dwiati Marsiwi. 2018. “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 Dan Tahun 2016.†Isoquant : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 2 (1). Doi:10.24269/Iso.V2i1.129.

Mardawani, Mardawani, Agnesia Hartini, And Natalia Natalia. 2021. “Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Empaka Kebiau Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang.†Jurnal Pekan : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6 (1). Doi:10.31932/Jpk.V6i1.1162.

Maslikan, Maslikan, And Aldimas Jimantoro. 2021. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.†Jurnal Keadilan Hukum 1 (2).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2013. “Peraturan Menteri Desa.†Journal Of Chemical Information And Modeling. Doi:10.1017/Cbo9781107415324.004.

Perdana, K A, N I K Sinarwati, 2017. “‘Perilaku Legislatif Badan Permusyawaratan Desa Dalam Praktik Penganggaran Sektor Publik (Apbdes) Desa Subuk’.†Jimat (Jurnal ….

Rodhiyah, Siti, And Muhammad Harir. 2015. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.†Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. Ii.

Saiful. 2014. “Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.†Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2 (6).

Saragi, Junedi, Irwan Nasution, And Walid Musthafa. 2017. “Peran Badan Permusywaratan Desa Dalam Meningkatkan Pengawasan Di Desa Marihat Dolok Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.†Perspektif 6 (1).

Setyaningrum, Christine Ayu, And Fifiana Wisnaeni. 2019. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.†Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1 (2). Doi:10.14710/Jphi.V1i2.158-170.

Simbolon, Hamonangan Alamsyah, And Walid Mustafa Sembiring. 2015. “Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.†Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma 3 (2).

Sugiyono. 2015. “Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1.†Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D.

Wibowo. 2016. “Manajemen Kinerja – Wibowo.†Buku Edisi 5.

Downloads

Published

2023-04-01

Issue

Vol. 2 (2023): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT

Section

Articles

License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.