Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbagan hukum  putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No. 100-PUU-8-2015 Tentang Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia dan implikasinya dalam pelaksanaan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, pendekatan dalam  penelitian adalah perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan, jenis dan sumber datanya ialah data perimer dan data sekunder, tehnik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan tehnik analisis data adalah dari hal yang bersifat induktif kededuktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin). Putusan Mahkamah Konstitusi calon tunggal dalam pilkada adanya kekosongan hukum mana kala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Mahkamah Konstitusi menilai adanya kekosongan hukum tersebut telah mengancam tidak terlaksananya hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih karena dua alasan. Pertama, penundaan kepemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak Rakya untuk dipilih dan memilih pada pemilihan serentak berikutnya. Kedua apabila penundaan demikian dapat dibenarkan, tetap tidak ada jaminan bahwa pada pemilihan serentak berikutnya itu, hak Rakyat untuk dipilih dan memilih akan dipenuhi. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi Pilkada yang ditunda sampai pemilihan berikutnya hanya kerena tidak terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon bertentangan dengan UUD 1945.

 

The purpose of this study is to explain the legal considerations of the decision of Constitutional Court Judge No. 100-PUU-8-2015 Regarding the Election of Single Candidates for Simultaneous Local Elections in Indonesia, the legal implications of the decision of the judges of the Constitutional Court No. 100 / PUU / 8/2015 on the election of a single candidate for simultaneous elections in Indonesia. This research includes normative legal research, the approach in research is legislation and library approach, the types and sources of data are perimer data and secondary data, data collection techniques using library studies and data analysis techniques are from things that are inductive, that is general data about the concept of law in the form of legal principles, postulates and teachings (doctrine). The decision of the Constitutional Court is the sole candidate in the election where there is a legal vacuum where when the requirements of at least two candidate pairs are not fulfilled. The Constitutional Court assesses that the legal vacuum has threatened the failure of the people's rights to be elected and elected for two reasons. First, the next simultaneous election delay has actually eliminated the Rakya's right to be elected and elected in the next simultaneous election. Second, if such delays are justified, there is still no guarantee that in the next simultaneous election, the people's right to be elected and elected will be fulfilled. Accordingly, according to the Constitutional Court Pilkada which was postponed until the next election only because it did not fulfill the requirements of at least two candidate pairs contrary to the 1945 Constitution.